Dunia Bisnis Online

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian Keuangan Wilayah ialah semua aktivitas mencakup rencana, penatausahaan, penerapan, laporan dan pertanggungjawaban dan pemantauan keuangan wilayah. Dan Proses akuntansi Untuk Petinggi Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD ialah rangkaian aktivitas yang dengan diawali transaksi bisnis dan usai dengan penutupan buku – usainya semua proses pendataan pada masa yang ditetapkan.

Pengendalian Keuangan Wilayah

yang sudah ditata dalam Ketentuan Pemerintahan ini mencakup : Azas umum pengendalian keuangan wilayah; Pejabat-pejabat yang mengurus keuangan wilayah; Susunan APBD; Pengaturan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; Pengaturan dan penentuan APBD; Penerapan dan peralihan APBD; Penatausahaan keuangan wilayah; Pertanggungjawaban penerapan APBD; Pengaturan minus dan pemakaian surplus APBD; Pengendalian kas umum wilayah, Piutang wilayah, Investasi wilayah, Barang Punya Wilayah (BMD), Dana cadangan, Hutang wilayah dan Keuangan Tubuh Service Umum Wilayah (BLUD); Penataan pengendalian keuangan wilayah. Pembimbingan dan pemantauan pengendalian keuangan wilayah; Penuntasan rugi wilayah.

Unutk jadwal Bimtek keuangan bisa anda dapatkan pada Info Diklat 2022

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan

Stabilitas dalam mengadakan mekanisme Pengaturan Internal Pemerintahan (SPIP);

Terjaganya keandalan data barang / asset dan stok;

Peningkatan sistem akuntansi dan tersedianya SDM dan infrastruktur tehnologi info;

Pendataan transaksi bisnis yang disokong dengan bukti yang cukup; 

Terbentuk koordinir antara seluruh pihak yang berkaitan, terutamanya koordinir di antara Panitia Penyediaan Barang Dan Jasa(PBJ), Petinggi Eksekutor Tehnis Aktivitas (PPTK), Bendahara Akseptasi, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Punya Wilayah(PMD) dengan Petinggi Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pemahaman Pangkalan Akrual ialah Pangkalan akuntansi di mana satu kejadian akuntansi atau transaksi bisnis ekonomi dicatat, dianggap, dan dihidangkan berbentuk neraca keuangan di saat berlangsungnya transaksi bisnis itu, tanpa memerhatikan waktu kas dibayar atau diterima.

Implementasi Standard Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasiskan Akrual, Dalam masalah ini Pemerintahan Wilayah harus sediakan tiga hal, salah satunya :

Pengaturan Laporan Keuangan Wilayah Berbasiskan Akrual

Bimtek Pengaturan Laporan Keuangan Wilayah Berbasiskan Akrual

(1). Kelembagaan, yaitu pengaturan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) berkaitan fungsi dan tugas akuntansi pada SKPD dan PPKD untuk memberikan dukungan implementasi SAP berbasiskan Akrual, dan persiapan SOP implementasi SAP Berbasiskan Akrual pada SKPD dan PPKD.

(2). SDM, yaitu kenaikan kapabilitas tenaga akuntansi yang tangani pengendalian keuangan wilayah, dan kenaikan loyalitas aparat pemda dalam implementasi SAP berbasiskan akrual.

(3). Peraturan, yakni rekonsilasi peraturan Pemda di bagian pengendalian keuangan wilayah, dan penerbitan Ketentuan Kepala Wilayah berkenaan peraturan akuntansi dan mekanisme akuntansi pemda (tindak lanjut Permendagri mengenai Implementasi Akuntansi berbasiskan Akrual pada Pemerintahan Wilayah).