Dunia Bisnis Online

Artikel singkat ini mencoba menjawab secara singkat pertanyaan di atas berdasarkan pengalaman Indonesia di masa lalu. Hingga saat ini, Indonesia telah banyak melakukan kerjasama ekonomi di berbagai tingkatan. Di tingkat global, telah bergabung dan meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (UU No. 7/1994). Secara regional, ini adalah salah satu anggota pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sedangkan di tingkat sub-regional, Indonesia menjadi anggota International Tripartite Rubber Organization (ITRO) bersama Malaysia dan Thailand serta Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia juga memiliki kerjasama bilateral dengan berbagai negara seperti Jepang (Indonesia – Japan Economic Partnership), Pakistan (Indonesia – Pakistan PTA), Korea (IKCEPA), European Free Trade Association (IECEPA), Iran (IIPTA), Australia (IACEPA) dan Chile (ICCEPA), dan melaksanakan liberalisasi sepihak di bawah pengawasan IMF akibat AFC (Asian Financial Crises) yang mempengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 1997. Selain menjadi negara anggota ASEAN, Indonesia juga terlibat dalam perluasan ASEAN dengan ekonomi besar. mitra seperti China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru dan India. Artikel ini berfokus pada pengaruh kerjasama ekonomi tersebut di Indonesia, khususnya bilateral, regional dan regional plus ASEAN serta Trade Pacific Partnership (TPP) yang baru dibentuk. Sedangkan kerjasama ekonomi multilateral WTO dianggap sudah diberikan dan sepihak dianggap sebagai self-liberalization, bukan kerjasama atau dependent liberalization action.

 

pengantar

Merujuk pada studi landmark sebelumnya oleh Robert E Baldwin, Mutti, dan Richardson (1980), De Melo dan Tarr (1990) dan Takacs dan Winters (1991), dalam jangka panjang, liberalisasi ekonomi termasuk kerjasama ekonomi yang menimbulkan biaya langsung, keduanya kecil. dan besar, manfaatnya selalu lebih tinggi dari itu sehingga manfaat bersihnya positif. Biaya kerjasama ekonomi seperti yang timbul dari liberalisasi pasar domestik merupakan biaya tetap yang menurun seiring dengan berjalannya waktu sedangkan keuntungannya justru meningkat. Dengan kata lain, keputusan untuk tidak bergabung dalam kerja sama ekonomi mungkin tidak menimbulkan biaya langsung tetapi dalam jangka panjang biaya untuk tidak bergabung atau didiskriminasi dari calon mitra ekonominya akan tetap tinggi. Biaya jangka panjang ini dihasilkan dari apa yang disebut pengalihan perdagangan dan penciptaan perdagangan. Pengalihan perdagangan terjadi ketika mitra dagang kita mengalihkan hubungan perdagangan dari kita yang belum bergabung dalam kerangka kerja sama ke negara pesaing kita yang telah bergabung. Pada saat yang sama, ini menghasilkan penciptaan perdagangan bagi mereka. Ini menjelaskan mengapa sebagian besar waktu, keputusan untuk bergabung dalam jenis kerjasama ekonomi apa pun termasuk yang bilateral dipengaruhi oleh pesaing kita bahkan ketika kita mungkin belum siap untuk itu. Ini juga dikenal sebagai ‘efek bola salju’. Berbicara tentang kesiapan, sebagian besar negara, terutama negara berkembang belum siap untuk meliberalisasi pasarnya tetapi risiko didiskriminasi dan diisolasi dari mitra dagang di dalamnya terlalu mahal terutama dalam jangka panjang, oleh karena itu memutuskan untuk bergabung akan menjadi hal yang paling rasional bahkan ketika biaya langsung untuk bergabung tampaknya tinggi. Hal ini terjadi pada negara manapun termasuk Indonesia dimana bergabung dalam kerjasama ekonomi merupakan tuntutan yang wajar dan tekanan meningkat ketika negara pesaing, biasanya negara tetangga, telah bergabung dan memperoleh keuntungan dari penciptaan perdagangan dengan mengorbankan pengalihan perdagangan kita. Sedikit banyak, hal ini menjelaskan mengapa Indonesia semakin antusias membuka kerja sama ekonomi dengan European Free Trade Association atau Trans-Pacific Partnership (TPP) sejak mitra ASEAN-nya seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam bergabung dalam kerangka kerja ini.

 

Regional

Sedangkan untuk kerjasama ekonomi regional, Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Sebagai satu-satunya anggota ASEAN yang berhak mengikuti G-20 mengingat besarnya ukuran ekonomi dalam hal total PDB, Indonesia memainkan peran penting dalam kemajuan integrasi ekonomi ASEAN. ASEAN telah berpindah dari kawasan perdagangan bebas (ASEAN FTA) menjadi komunitas ekonomi (ASEAN EC) yang memperluas cakupan kerjasama ekonominya dari perdagangan ke investasi dan jasa. Studi LPEM (2014) terhadap perusahaan menengah-atas baik perusahaan manufaktur (343 perusahaan) maupun perusahaan sektor jasa (187) di enam kota besar di seluruh Indonesia menemukan bahwa di lapangan, perusahaan-perusahaan Indonesia siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini menegaskan International Cooperation bahwa dunia usaha Indonesia semakin terbiasa dengan persaingan, baik dengan rekan-rekan ASEAN maupun dengan pesaing yang lebih ketat seperti China, khususnya pasca ASEAN-China FTA. Integrasi ekonomi di ASEAN dipengaruhi oleh kointegrasi ekonomi antar anggotanya. Semakin terkointegrasi tingkat ekonomi para anggotanya, semakin tinggi integrasi ekonominya.

TPP

Saat tantangan terbaru membayangi, TPP mencakup empat anggota ASEAN: Singapura, Brunei, Malaysia dan Vietnam. Hal ini akan menimbulkan dampak diskriminatif di dalam anggota ASEAN antara yang sudah menjadi anggota TPP dan yang belum. Karena AS, Jepang, Australia, dan Selandia Baru yang merupakan mitra ekonomi besar ASEAN adalah anggota TPP, dampaknya khususnya dalam jangka panjang diperkirakan akan signifikan. Hal ini akan meningkatkan kesenjangan ekonomi di ASEAN yang berpotensi melemahkan integrasi ekonomi antar negara anggotanya dan pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Namun mengingat menjadi negara anggota TPP bukanlah proses yang sederhana dan cepat, Indonesia perlu melakukan advokasi dan mitigasi potensi dampak negatif TPP dengan melakukan kerja sama ekonomi dengan anggota ekonomi besar TPP seperti AS, Jepang, Kanada dan Meksiko. Untungnya Indonesia memiliki dua bentuk perjanjian ekonomi dengan Jepang yaitu Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan sebagai anggota ASEAN dalam ASEAN – Japan FTA. Baru-baru ini, ASEAN telah mengembangkan KTT dengan AS yang diharapkan akan menjadi cikal bakal ASEAN – US FTA, yang di antara prinsip utamanya adalah menghormati dan mendukung ASEAN-Centrality dan mekanisme yang dipimpin ASEAN dalam konteks arsitektur kawasan Asia-Pasifik. framework http://www.asean.org/joint-statement-of-the-asean-us-special-leaders-summit-sunnylands-declaration/). Masih ada tantangan lain seperti meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan setidaknya Kanada dan Meksiko, yang berbeda dengan Australia dan Selandia Baru, kedua negara tersebut belum memiliki kesepakatan ekonomi dengan Indonesia. Peringkat Indonesia di pasar kedua negara tersebut lebih rendah dari Malaysia dan Vietnam dan mengingat keduanya telah menjadi anggota TPP, peringkat Indonesia diperkirakan akan lebih rendah lagi.

Regional Plus

Kekuatan lain untuk meningkatkan kerangka kerja ASEAN Plus adalah melalui peran RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang anggotanya pada dasarnya adalah anggota ASEAN + 6 (sepuluh anggota ASEAN ditambah China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India). Dalam hal indeks produktivitas (persentase PDB terhadap PDB dunia dibagi persentase populasi terhadap populasi dunia) TPP dengan 3,36 jauh lebih tinggi daripada RCEP dengan 0,6 tetapi secara teori, RCEP lebih sederhana dan praktis. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN dan mengimbangi dampak diskriminatif TPP di Asia Tenggara.

Kesimpulan

Dalam jangka panjang, semua kerjasama ekonomi memberikan manfaat positif dimana biaya langsung untuk bergabung semakin berkurang dari waktu ke waktu. Sayangnya, biaya langsung lebih terlihat sementara keuntungan bersih hanya akan terlihat dalam jangka panjang. Ini menjelaskan mengapa tidak mudah untuk memahami dampak positif dari kerja sama ekonomi. Sulitnya memahami kerja sama ekonomi secara komprehensif membuat sebagian besar orang menyadari sebagian manfaat dan biaya kerja sama, belum lagi motif ekonomi politik yang didorong oleh kepentingan pribadi jangka pendek. Namun ‘efek bola salju’ terkadang membantu suatu negara, termasuk Indonesia, untuk akhirnya membuat keputusan untuk bergabung hanya karena tidak ada negara yang mau didiskriminasi.