Dunia Bisnis Online

Sejak dahulu pendirian Perseroan Terbatas (PT) jadi keliru satu wujud usaha favorit para pebisnis, karena pertanggung jawabannya terbatas dan harta pada milik pendiri bersama dengan harta PT pun terpisah.Namun, bersama dengan terdapatnya persyaratan-persyaratan seperti sedikitnya dua orang pendiri dan modal sedikitnya Rp 50 juta, jadi faktor-faktor yang misalnya membawa dampak sebagian pelaku usaha sulit untuk memenuhinya.

Belum lagi, tersedia biaya-biaya tambahan di luar permodalan yang kudu dibayarkan, seperti ongkos jasa notaris, ongkos permohonan perizinan lini usaha tertentu, dan lain sebagainya.

Program studi (prodi) Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) berhasil mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat bersifat pelatihan Tata Cara Mendirikan PT Perorangan cocok Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kepada Komunitas Betawi Bangkit.

Resti Yulistria, selaku ketua tim pengabdian masyarakat mengungkap bahwa kini tambah banyak pelaku usaha jadi mencari peruntungan bersama dengan beragam skema kegiatan mengusahakan bersama dengan permodalan tunggal. Lalu jumlah modal yang tidak terlampau besar, lebih-lebih pelaku usahanya pun individual.

Maka berasal dari itu, Pemerintah Indonesia mengusahakan membantu keperluan masyarakat ini bersama dengan jalankan pergantian atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/Omnibus Law).

“Pendirian badan usaha bersifat Perseroan Terbatas (PT) dapat dilaksanakan oleh satu orang, sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 th. 2020 (UU Cipta Kerja). Tentunya hal ini terlampau membantu kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya.

Dengan kata lain, untuk pas ini, pengurusan PT Perorangan dapat dilaksanakan dan didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham sekaligus direktur dan PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk persyaratan usaha mikro dan kecil cocok bersama dengan PP No 7 th. 2021 perihal Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” paham Resti.

Menurutnya, tersedia sebagian keuntungan jasa pendirian PT Perorangan, seperti tidak tersedia keputusan modal basic minimal, memadai isikan pengakuan pendirian PT Perorangan, Cukup Satu Orang Pendiri, Tanggung jawab kegiatan usaha tersedia di PT Perorangan, Lokasi Usaha, dan manfaat yang paling akhir adalah usaha jauh lebih cepat berkembang bersama dengan ikuti aturan pemerintah.

“PT perorangan dapat beroleh status badan hukum sesudah mendaftarkan pengakuan pendirian dan beroleh sertifikat pendaftaran secara elektronik. Karena hanya kudu mendaftar secara elektronik, perusahaan perseorangan/PT bersama dengan persyaratan UMKM tidak kembali butuh akta notaris dalam pendiriannya. Hal inilah yang membawa dampak PT, kini dapat didirikan tanpa notaris,” tutupnya.