Dunia Bisnis Online

Berdasarkan draf konsep kerja Ditjen Pajak Kemenkeu yang dihimpun Kontan.co.id, Ditjen Pajakakan menggali potensi ekonomi digital lewat pembentukan tim khusus bernama Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital.

Ada dua pokok tugas yang dikerjakan oleh Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital yaitu menunjuk pelaku perdagangan lewat proses elektronik (PMSE) dan pemantauan kegiatan influencer. Caranya bersama dengan penggunaan knowledge internal dan eksternal kantor pajak.

Baca rekomendasi : Jasa Konsultan Pajak

 

Nah, untuk mempermudah cara Ditjen Pajak mengorek potensi ekonomi digital, otoritas pun akan menerbitkan regulasi, sebagai payung hukum. Misalnya mengenai ILAP dan penyampaian knowledge transaksi PMSE.

Direktur Eksekutif Pratama Krestor Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyebutkan pembentukan tim khusus selanjutnya pasti terlalu dibutuhkan oleh Ditjen Pajak. Sebab, pajak digital adalah objek pajak baru yang harus ditangani oleh pegawai pajak yang serius difokuskan dan mengerti secara teknis sampai kegiatan ekonomi harus pajak digital.

 

Kata Prianto untuk mengoptimalkan pajak dari pelaku ekonomi digital memang sulit. Semisal, penghasilan youtuber yang tergolong high wealth individual (HWI) belum tentu hanya dari Youtube saja, tapi biasanya ada yang lain baik endorse hingga pekerjaan utama sebut saja artis.

Masalahnya, jumlah penghasilan yang didapat dari youtuber sulit diketahui, karena perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut bukan merupakan wajib pajak dalam negeri. Belum lagi, ekstra effort yang perlu ditelisik dari sumber penghasilan lain.

Makanya, Prianto yakin dengan dibentuknya Gugus Tugas Penanganan Pelaku Ekonomi Digital pajak penghasilan (PPh) orang pribadi para pelaku ekonomi digital bisa dioptimalkan. Sementara untuk PPh perusahaan digital asing, tidak bisa dikenakan karena Indonesia tidak punya dasar hukum pengenaannya.

Paling-paling akan kembali pada dasar pengenaan pajak dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang besifat leg spesialis “Untuk PPh tidak bisa karena terkait pengertian bentuk usaha tetap (BUT) harus mengacu pada physical presence. Kecuali di multilateral instrument (MLI) pengertian BUT diubah ke significant economic presence,” kata Prianto kepada Kontan.co.id, Minggu (21/3).

Setali tiga uang, dari sisi perusahaan digital, Prianto mengatakan potensi yang bisa digenjot yakni pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN). Baik PPN yang berasal dari perusahaan digital asing dan dalam negeri.

Terkait dengan regulasi pelaporan keuangan, Prianto menyampaikan otoritas harus membuat aturan main yang berlaku secara umum dengan tidak menitik beratkan kepada pelaku ekonomi digital semata. Sebab, pajak harus adil.